DPR Desak RI Tak Akui Hasil Pemilu Myanmar

Ketua ASEAN Inter-parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) Eva Kusuma Sundari mendesak pemerintah Indonesia mendorong ASEAN dan Perserikatan Bangsa-bangsa menolak hasil Pemilu Myanmar. Menurut Eva, Pemilu di Myanmar tidak berjalan sesuai kaidah demokrasi.

"Pemilu di Myanmar pekan lalu tersebut tak memenuhi kriteria standar seperti free dan fair," kata Eva di gedung DPR, Jakarta, Senin 15 November 2010.

Karena itu, Eva berharap agar Indonesia yang akan memimpin ASEAN mulai 2011 nanti dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kepemimpinan ASEAN yang lebih tegas dalam perbaikan hak asasi manusia dan demokrasi kawasan regional. Apalagi Indonesia dianggap salah satu negara yang demokrasinya lebih maju dibanding negara ASEAN lainnya.

"Kami harap pemerintah Indonesia turut menolak dan tak mengakui hasil pemilu Myanmar," kata eva.

Eva menjelaskan partai penguasa memenangkan 80 persen suara pada Pemilu namun masih mendapat jatah 25 persen kursi di parlemen. Selain itu Aung San Suu Kyi tak diperbolehkan ikut bertanding atau tetap menjadi tahanan rumah, baru dibebaskan setelah Pemilu berlangsung.

Ada juga laporan mengenai kecurangan pemilu tersebut, namun yang boleh mengamati Pemilu tersebut hanya pihak yang mempunyai kaitan dengan penguasa, sehingga tak ada pihak pengamat independen. Masyarakat Myanmar pun dalam pemilu boleh diwakili keluarganya untuk memberikan suaranya.

Kemudian, pada hari berlangsungnya Pemilu, juga terjadi konflik di wilayah perbatasan oleh kelompok etnis, dan kemudian setelah itu ada gelombang migrasi luar biasa dari Myanmar. Semua hal tersebut, menurut Eva yang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, merupakan potret wajah buruk kekuasaan di Myanmar. "Kami mendukung usulan pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Myanmar membentuk tim investigasi di Myanmar," kata Eva.

Pemerintah Indonesia juga diharapkan berperan aktif dan bertindak dalam upaya pembentukan tim investigasi PBB itu.